Profil dan Kekayaan Krisantus Kurniawan, Wagub Kalbar yang Viral Tantang Dedi Mulyadi 'Cium Lutut'

SuaraKalbar.id - Sosok Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendadak jadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menantang Dedi Mulyadi viral di media sosial.

Ucapan “kalau bisa, kucium lututnya” langsung memantik perdebatan luas. Tak hanya soal pernyataan tersebut, publik kini juga mulai penasaran dengan profil hingga harta kekayaannya.

Krisantus Kurniawan dikenal sebagai politisi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat, ia memiliki rekam jejak panjang di dunia politik dan pemerintahan daerah.

Posisinya saat ini sebagai Wakil Gubernur menempatkannya sebagai salah satu figur penting dalam pengambilan kebijakan di provinsi tersebut.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 30 Maret 2025 saat awal menjabat, total kekayaan Krisantus Kurniawan tercatat sebesar mencapai Rp3.863.000.000

Tidak tercatat adanya utang, sehingga seluruh nilai tersebut merupakan kekayaan bersih.

Aset Tanah dan Bangunan

Total: Rp1.200.000.000
Lokasi: Kota Pontianak
Status: hasil sendiri

Koleksi Kendaraan Hampir Rp1 Miliar
Total: Rp963.000.000

Baca Juga: Viral! Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi, Ucapannya Bikin Heboh: Kucium Lututnya

Rincian:

Toyota Yaris 2015 – Rp85 juta
Ford Ecosport 2014 – Rp110 juta
Honda Vario 2016 – Rp18 juta
Jeep Cherokee Trailhawk 2015 – Rp650 juta
Nissan Terrano 2006 – Rp100 juta

Kas dan Setara Kas
 Rp1.700.000.000

 Tanpa Utang
Dalam laporan LHKPN, tidak tercatat adanya utang.  Total kekayaan bersih: Rp3,86 miliar

Pernyataan Krisantus yang menantang Dedi Mulyadi menjadi pemicu utama sorotan publik. Ucapan tersebut muncul dalam konteks perbandingan pembangunan antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat yang dinilai tidak sebanding.

Kini, publik tidak hanya membahas ucapannya, tetapi juga latar belakang politik hingga kekayaan yang dimilikinya.

Kasus ini menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi pejabat negara. Data LHKPN menjadi salah satu indikator penting untuk melihat profil finansial pejabat secara terbuka.