MUI Mau Bikin Fatwa Politik Dinasti Pilkada, Kenapa?

Selain itu fatwa soal masa bakti presiden sampai komuniasme.

Pebriansyah Ariefana
Senin, 19 Oktober 2020 | 08:44 WIB
MUI Mau Bikin Fatwa Politik Dinasti Pilkada, Kenapa?
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh ketika membuka FGD di Kantor MUI, Selasa (26/3). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Ketua Umum MUI non aktif, Maruf Amin mengatakan pentingnya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Sebelum menjadi Ketua UMum MUI, Maruf pernah menjabat Ketua Komisi Fatwa MUI.

Penampilan elegan Bobby Nasution saat mendaftarkan diri ke KPU Medan (Suara.com/Muhlis)
Penampilan elegan Bobby Nasution saat mendaftarkan diri ke KPU Medan (Suara.com/Muhlis)

Sejak awal berdiri , kata Maruf, keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya.

Pengurus MUI berasal dari berbagai latar belakang yang memutuskan berbagai persoalan dengan musyawarah bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu merupakan keistimewaan MUI yang harus terus dijaga.

“Terus terang di Komisi Fatwa MUI, sejak saya jadi Ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga,” katanya.

Baca Juga:Pemilihan Ketua Umum MUI Digelar November, Ini Tanggapan Maruf Amin

Maruf mengatakan MUI sejak awal sudah memiliki landasan-landasan sehingga harus konsisten. Salah satu yang kerap nampak dari peran MUI adalah keluaran fatwa keagamaan yang menjadi panduan beragama bagi umat Islam di Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa suksesi Ketum MUI akan dilaksanakan pada pertengahan 2020 melalui Musyawarah Nasional MUI. Hal itu dikatakannya pada akhir 2019 atau jauh hari sebelum pandemi Covid-19 melanda seantero dunia, termasuk Indonesia.

“Untuk munas yang diagendakan pada tahun 2020 akan dilakukan pergantian kepengurusan, akan dipilih ketum baru,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini