Sutarmidji Mangaku Sudah Kantongi Identitas Mahasiswi yang Memakinya

SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku sudah mengantongi identitas mahasiswi yang memakinya di tengah demo tolak UU Cipta Kerja, Selasa (11/11/2020).

Dirinya menekankan tidak ada kata damai dari kasus ini, terkecuali kalau mahasiswi tersebut meminta maaf secara terbuka.

“Tak ada damai kecuali dia minta maaf terbuka. Karena itu sudah menyebar di medsos, yang perempuan itu mahasiswa mana itu. Saya tahu namanya, dan saya tahu dari fakultas mana. Saya mau bilang rektor ajari itu anak,” tegas Sutarmidji seperti dikutip dari Suarakalbar.co.id (jaringan Suara.com).

Sutarmidji geram dengan ulah oknum tersebut dan akan melaporkannya kepada pihak berwajib, Kamis (11/11/2020).

Baca Juga: Paha Mulus Dinar Candy Dibawa-bawa di Demo Mahasiswa Protes UU Cipta Kerja

“Saya tetap permasalahkan, besok saya akan buat laporan. Saya sudah bilang ke mereka saya akan tetap buat laporan. Kalian kita ketemu di pengadilan aja,” sambilnya.

Pria yang karib disapa Bang Midji tersebut menjelaskan dirinya kemarin tidak menemui massa yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, karena bersamaan dengan agenda yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun.

"Saya sudah bilang saya memberi materi dalam webinar di Kemeterian LHK dan ATR/PBN untuk kepentingan masyarakat Kalbar, karena itu adalah tora dalam arti memberikan hak tanah pada masyarakat Kalbar. Selesainya kemarin sampai jam 13.30, apa saya haru ninggalkan itu?" ungkapnya.

Ia kesal dan kecewa dengan perbuatan oknum dari massa aksi yang terkesan kasar hingga melontarkan cacian terhadapnya.

“Saya sebenarnya tak suka dengan cara-cara yang seperti itu dan saya akan masalahkan di video itu maki-maki saya. Saya kan melaksanakan tugas, kan ada yang bisa menerimanya tidak harus Gubernur,” tergasnya.

Baca Juga: Hari Ini Mahasiswa Demo Besar di Depan Istana, 6.000 Tentara Berjaga

Sutarmidji juga menegaskan tidak ada lagi diskusi yang perlu dilakukan terkait tuntutan mahasiswa atas diberlakukannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Terlebih pemerintah sudah mengesahkannya.

• «
• 1
• 2
• »