Dalam menjalankan pemerintahannya Opu Daeng membentuk pemerintahan kesultanan yang demokratis. Banyak tokoh lintas etnis yang secara sukarela untuk turut mendukung kesultanan Mempawah, terutama tokoh-tokoh dari kalangan Tionghoa dan suku Dayak yang memudahkan Opu Daeng Menambon dalam mengatur kesultanan Mempawah.
Reduksi Kedaulatan di Kerajaan Mempawah, di Era Kolonial Belanda dan Jepang
Kesultanan Mempawah yang berada dalam belenggu Belanda banyak dikendalikan mulai dari bidang ekonomi, pertahanan, politik, bahkan juga urusan internal kesultanan. Ketika Belanda mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya dan kemudian Jepang mengambil alih kekuasaan sehingga sistem pemerintahan Mempawah kembali berubah mengikuti keinginan Jepang.
Jepang menjadikan kesultanan Mempawah salah satu dari 12 swapraja dibawah kekuasaan Borneo Minseibu Cokan. Pada tahun 1942, wilayah kesultanan Mempawah berada di bawah wewenang Bun Kei Ri Kan, yaitu jabatan yang sederajat dengan wedana.
Kerajaan Mempawah Bergabung dengan NKRI
Baca Juga:Tujuh Kasus Dugaan Korupsi di Kapuas Hulu Diusut, Termasuk Pembangunan Terminal
Setelah berakhirnya kekuasaan Jepang di tanah air, dan Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, kesultanan Mempawah bergabung dengan NKRI dan menjadi daerah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.
Hal ini membuat Kerajaan Mempawah tak memiliki kewenangan secara politik untuk mengatur pemerintahannya. Namun pihak kesultanan masih sering menghelat ritual atau upacara yang dilakukan secara adat.
Itulah sejarah Kerajaan Mempawah, awal terbentuk hingga bergabung dengan NKRI.
Sumber: petabudaya, ejournal.
Kontributor : Kiki Oktaliani
Baca Juga:Pontianak dan Singkawang PPKM Level 4, Stok Pangan Dipastikan Aman
