Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menambah beban ekologis. Fen menyatakan bahwa perubahan wilayah administrasi akan semakin menghimpit ekosistem Kalimantan Timur.
"Pembangunan IKN yang mencaplok wilayah Kaltim, kini telah didelienasi dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdasarkan Perda RTRW No 1 Tahun 2023, justru akan semakin menghimpit beban ekologis di Kalimantan Timur," ungkap Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen.
WALHI Kalimantan menegaskan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan hidup dan mendesak para calon pemimpin untuk memberikan solusi konkrit terhadap tantangan ini. Debat keempat Pilpres 2024, menurut mereka, hanya menciptakan pemahaman yang minim terkait urgensi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.
Baca Juga:Bupati Sambas Satono Sebut Banjir Adalah Hukum Alam dan Kehendak Allah
