"Tidak masalah mengeluarkan anggaran besar, selama hasilnya sesuai. Yang perlu diwaspadai adalah ketika anggarannya besar tapi hasilnya tidak sesuai," ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa jumlah kementerian yang awalnya 8 kini dipecah menjadi 18 merupakan langkah besar. Penyesuaian ini tidak hanya berdampak di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.
"Penyesuaian dari pusat ke daerah sering kali menjadi tantangan, karena tidak semua kebijakan pusat dapat diterapkan dengan mulus di daerah," tambahnya.
Terlepas dari segala kekhawatiran, Herri menekankan bahwa pembentukan kabinet tetap merupakan hak prerogatif presiden. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi harus tetap menjadi prioritas.
Baca Juga:KPU Kalbar Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Rampung Akhir Oktober
"Struktur yang gemuk belum tentu efektif," pungkasnya.
Kontributor : Maria
