SuaraKalbar.id - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji, menutup debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar dengan pernyataan tegas mengenai pentingnya pemahaman aturan tata kelola pemerintahan. Debat yang berlangsung di Swiss-Belinn Singkawang, Selasa (5/11) malam, berfokus pada tema pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan penyelesaian masalah daerah.
Dalam pernyataannya, Sutarmidji tampak menyindir pasangan calon lain yang dinilainya kurang memahami aturan terkait tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan suatu tata kelola pemerintahan sangat ditentukan, (dari) pemahaman tehadap aturan-aturan dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa paham aturan maka tidak akan ada capaian-capaian yang signifikan, karena kita akan selalu behadapan dengan masalah-masalah hukum,” ujarnya.
Sutarmidji, yang akrab disapa Midji, menegaskan bahwa pemahaman aturan ini merupakan hal mendasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Selama menjabat sebagai gubernur pada periode 2018-2023, ia telah berupaya mengurangi masalah hukum dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Midji juga menekankan pentingnya memulai reformasi tata kelola dari penyelenggara pemerintahan, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca Juga:Debat Kedua Pilgub: Midji-Didi Siap Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Kalbar
“Reformasi birokrasi sudah kami mulai sejak 2018, dan nilainya kini sudah BB (74,02). Jika saya terpilih kembali, nilai reformasi birokrasi akan saya tingkatkan menjadi A,” kata Midji.
Selain itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan berbagai indikator pelayanan publik, termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kini bernilai 71,54 (BB) dan diharapkan mencapai A, serta kualitas pelayanan publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang saat ini menempati peringkat kedua nasional di bawah DKI Jakarta.
Selain reformasi birokrasi, Midji juga membanggakan kemajuan desa-desa di Kalbar selama masa kepemimpinannya. Pada 2018, hanya ada satu desa mandiri, namun kini jumlahnya meningkat menjadi 1.079 desa. Desa sangat tertinggal yang pada awalnya berjumlah 677, saat ini telah sepenuhnya teratasi. Begitu pula dengan desa tertinggal, yang kini tidak ada lagi.
Menurutnya, capaian ini adalah hasil dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdasarkan aturan.
“Ketika saya bersama Pak Didi memimpin Kalbar, seluruh jalan provinsi saya pastikan dalam kondisi mantap. Saya tahu anggarannya, kita hitung, dan kita tidak hanya angan-angan, ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang akan kami lakukan, dan semua itu pasti untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya.
Baca Juga:Ekspor Kratom Dibuka, Sutarmidji: Perjuangan Panjang yang Membuahkan Hasil
Pasangan Sutarmidji-Didi Haryono atau Midji-Didi tampil percaya diri dalam debat publik kedua ini. Mereka akan kembali hadir dalam debat publik ketiga sekaligus terakhir yang akan digelar pada 18 November 2024 di Aston Pontianak Hotel & Convention Center.
