Terungkap! Ini Alasan KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah atas Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji Khusus

SuaraKalbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi peluang untuk kembali memanggil Ustaz Khalid Basalamah terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Pemanggilan ini dilakukan karena penyidik menduga terdapat informasi relevan yang dimiliki oleh penceramah ternama tersebut, terutama karena keterkaitannya dengan sebuah agen perjalanan haji dan umrah.

“Pada prinsipnya yang bersangkutan dimintai keterangannya oleh tim dalam kaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dari ANTARA Selasa (24/6/2025).

Doa agar cepat naik haji. [pexels/Muhammad Khawar Nazir] — Naik haji. [pexels/Muhammad Khawar Nazir]

"Jadi, setiap informasi dan keterangan yang disampaikan tentu sangat dibutuhkan oleh tim KPK untuk mengurai konstruksi perkara ini,” lanjutnya.

Meski belum menjelaskan secara spesifik kapasitas Khalid Basalamah, apakah sebagai saksi ahli atau pemilik agen perjalanan, Budi menegaskan bahwa informasi yang diberikan oleh dai tersebut sangat membantu proses penyelidikan.

“Yang bersangkutan bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim, sehingga ini tentu sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini,” ujar Budi.

Diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terbuka, Ustaz Khalid Basalamah terafiliasi dengan biro perjalanan haji dan umrah bernama Uhud Tour, yang diketahui menyediakan paket umrah dan haji khusus.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Khalid Basalamah mengenai posisi dan keterlibatannya di biro tersebut dalam konteks kasus yang diselidiki KPK.

Penyelidikan kasus ini dilakukan oleh KPK menyusul sejumlah temuan awal mengenai dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji khusus tahun 2024.

Pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses distribusi kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers sebelumnya.

Adapun latar belakang penyelidikan ini berkaitan dengan tambahan kuota haji sebesar 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada musim haji 2024.

Kementerian Agama kemudian membagi tambahan tersebut dengan komposisi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, yang mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.

Pansus mempertanyakan dasar pembagian yang dinilai tidak mengutamakan antrean panjang calon jemaah haji reguler.