Aktivis Lingkungan Sebut Banjir Kapuas Hulu karena Pembukaan Lahan untuk Tambang dan Sawit

“Yang perlu kita bersama-sama berpikir dan bertindak,“ katanya.

Untuk diketahui, Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang terdiri dari 23 Kecamatan, 278 Desa dan 4 Kelurahan, serta ada dua taman nasional, yakni Betuk Kerihun dan Sentarum.

Wilayah Kapuas Hulu juga termasuk dalam wilayah terluar, karena berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji dibuat murka oleh sejumlah perusahaan perkebunan sawit saat membahas kondisi banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di provinsi berjulukan seribu sungai.

Bahkan, Sutarmidji berjanji selama masa jabatan sebagai Gubernur Kalbar tidak akan mau lagi berhubungan dengan perusahaan sawit. Hal itu disampaikannya, lantaran menurutnya, perusahaan sawit tidak peka dengan persoalan banjir yang terjadi di wilayah hulu sungai kawasan provinsi tersebut.

“Saya tidak mau berhubungan lagi sama mereka (red, perusahaan sawit). Percayalah, selama yang nama Sutarmidji jadi Gubernur, tidak akan mau berhubungan lagi sama perusahaan sawit,” kata Sutarmidji seperti dikutip Insidepontianak.com-jaringan Suara.com pada Selasa (9/11/2021).

Untuk diketahui, kemarahan Sutarmidji diluapkan saat rapat bersama pihak asosiasi perkebunan kelapa sawit Kalbar pada Senin (8/11/2021). Menurutnya, ketika pertemuan tersebut, puluhan perusahaan perkebunan sawit banyak beralasan saat diminta komitmen membantu warga yang terdampak banjir.

Sutarmidji menyebut, alasan utamanya, pihak dari perusahaan sawit mengemukakan, jika wilayah konsesi mereka tak berada di daerah banjir. Lantaran itu, Sutarmidji kemudian meradang dan mengusir 20 perusahaan perkebunan sawit dari forum rapat tersebut.

Dia juga mengancam akan mengusulkan dicabut izin operasionalnya, jika tidak menjalankan kewajibannya di lahan konsesi.

Baca Juga: BPBD Kapuas Hulu Sebut 1.886 Rumah Warga Masih Terendam Banjir

“Saya tak peduli. Mau mereka diprotes masyarakat terserah saja. Lahan konsesi mereka yang tidak mereka tanam, mau saya usulkan untuk dicabut,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta Pajak Air Permukaan (PAP) perusahaan sawit yang menunggak agar segera diaudit.

Selain itu, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga akan ditagih. Pun dia memastikan bakal melakukan razia besar-besaran terhadap kendaraan truk bermuatan sawit.

“Coba saja nanti, mau saya razia semua tuh di tengah jalan. Percaya omongan saya, mau sawitnya ada di muatan truk, saya suruh turunkan. merusak jalan saja. Yang paling banyak merusak jalan itu kan perkebunan sawit,” katanya. (Yanik)