Bukan Barak Militer, Ini Alasan Bupati Kubu Raya Pilih Pesantren untuk Bina Kenakalan Remaja

Ia menyebut kondisi keamanan di wilayahnya masih terkendali, dan belum ada indikasi kuat yang memerlukan penerapan pembatasan aktivitas malam hari.

“Kami akan tetap berkoordinasi dengan Polres Kubu Raya yang rutin melakukan patroli. Selama ini, kasus seperti balap liar dan tawuran remaja di Kubu Raya nyaris tidak terjadi. Jadi, belum ada urgensi untuk memberlakukan jam malam,” katanya.

Pemkab Kubu Raya, lanjut Sujiwo, akan terus fokus pada strategi pencegahan dengan mengedepankan pembinaan moral, patroli rutin dari aparat keamanan, serta pendekatan emosional yang bisa menyentuh hati nurani para remaja.

“Selama kondisinya masih kondusif seperti sekarang, kita fokuskan pada pencegahan. Kalau nanti muncul kasus yang mengarah ke sana, barulah kita evaluasi dan ambil langkah lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga: Perpisahan Sekolah Dilarang Glamor! Disdikbud Kalbar Keluarkan Peringatan Keras

Sebelumnya, sempat viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kebijakan mengirim siswa yang berperilaku menyimpang ke barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter.

Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA yang memuat 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Kategori perilaku menyimpang yang dimaksud meliputi keterlibatan dalam tawuran, kecanduan bermain game, kebiasaan merokok, konsumsi minuman keras, hingga aksi balapan liar di jalanan.

Siswa-siswa dengan catatan semacam itu diprioritaskan untuk dikirim ke barak TNI sebagai bagian dari program pembinaan karakter.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga: Tekan Balap Liar, Wali Kota Singkawang Kirim Remaja ke Rindam XII Tanjungpura

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.