Bukan Barak Militer, Ini Alasan Bupati Kubu Raya Pilih Pesantren untuk Bina Kenakalan Remaja

Langkah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA yang memuat 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Kategori perilaku menyimpang yang dimaksud meliputi keterlibatan dalam tawuran, kecanduan bermain game, kebiasaan merokok, konsumsi minuman keras, hingga aksi balapan liar di jalanan.

Siswa-siswa dengan catatan semacam itu diprioritaskan untuk dikirim ke barak TNI sebagai bagian dari program pembinaan karakter.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan berencana mengusulkan penerapannya secara lebih luas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di sisi lain, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai bahwa pelibatan lembaga militer dalam pendidikan untuk masyarakat sipil sebaiknya dievaluasi kembali.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia pendidikan sebaiknya sebatas pada edukasi karier, bukan sebagai institusi pelatihan disipliner bagi anak-anak yang dianggap bermasalah.

Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi telah berjalan di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung.

Pada Jumat (2/5/2025), sebanyak 39 siswa SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarganya, dikirim untuk mengikuti pelatihan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.
Di Bandung, 30 pelajar yang dianggap memiliki perilaku menyimpang menjalani program serupa di Rindam III Siliwangi.

Program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pelatihan selama 14 hari, dengan fokus pada pembentukan karakter dan penanaman nilai bela negara.

Baca Juga: Perpisahan Sekolah Dilarang Glamor! Disdikbud Kalbar Keluarkan Peringatan Keras