SuaraKalbar.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengembangan Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang.
Penetapan ini diumumkan pada Selasa, 17 Juni 2025, sekitar pukul 17.30 WIB oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, Siju, menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni AH selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandara, ASD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H sebagai Direktur Utama PT Clara Citraloka Persada, BEP sebagai pelaksana lapangan, serta AS dan HJ yang bertugas sebagai pengawas lapangan meski tanpa kontrak resmi.
“Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari penyidikan intensif yang kami lakukan, dengan dukungan alat bukti dan keterangan para saksi. Penyidikan mengarah pada dugaan kuat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek bandara tersebut,” ujar Siju dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalbar, Pontianak.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik juga melibatkan Ahli Fisik Bangunan dari Politeknik Negeri Manado.
Hasil pemeriksaan menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara volume dan mutu pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan hasil pelaksanaan di lapangan.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek tidak mengikuti ketentuan dalam Addendum Pekerjaan. Hal ini menimbulkan selisih nilai pekerjaan yang mencapai lebih dari delapan miliar rupiah,” jelas Siju.
Proyek pengembangan Bandar Udara Rahadi Oesman seharusnya menjadi proyek strategis untuk peningkatan konektivitas dan pelayanan transportasi udara di wilayah selatan Kalbar.
Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan teknis proyek justru membuka potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
Baca Juga: KPK Lelang 81 Barang Sitaan Korupsi, Ini Syaratnya Kalau Mau Ikutan!
Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut serta mengantisipasi kemungkinan pelarian maupun penghilangan barang bukti, Kejati Kalbar memutuskan untuk menahan para tersangka.
Lima tersangka pria, yakni AH, ASD, H, BEP, dan AS, ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak. Sementara satu tersangka perempuan, HJ, ditahan di Lapas Perempuan Pontianak.
Penahanan akan berlangsung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 17 Juni hingga 6 Juli 2025.
Kejati Kalbar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga ke persidangan, serta membuka peluang adanya penambahan tersangka baru jika dalam perkembangan penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain.
“Kami akan menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah,” pungkas Siju.
Diketahui, Bandar Udara Rahadi Oesman merupakan bandara domestik yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Bandara ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama transportasi udara bagi masyarakat Ketapang dan daerah sekitarnya di wilayah selatan Kalbar.
Nama bandara ini diambil dari Rahadi Oesman, tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan politisi nasional dari Kalbar pada masa awal Republik Indonesia.
Pemberian nama ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pembangunan daerah.
Bandara Rahadi Oesman mulai beroperasi sejak masa Orde Baru, namun baru mengalami percepatan pengembangan setelah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan pada dekade 2010-an.
Pengelolaannya berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kelas III.
Adapun proyek pengembangan Bandara Rahadi Oesman yang kini diselidiki Kejati Kalbar merupakan bagian dari rencana strategis nasional untuk meningkatkan infrastruktur transportasi udara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Adapun ruang lingkup pekerjaan proyek tersebut meliputi:
- Peningkatan panjang dan kekuatan landasan pacu
- Pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan
- Perluasan apron (tempat parkir pesawat)
- Pembangunan gedung terminal baru
- Rehabilitasi sistem drainase dan area operasional lainnya
Diharapkan setelah pengembangan, bandara ini mampu melayani pesawat jet regional seperti Embraer dan Bombardier, serta meningkatkan frekuensi penerbangan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Ketapang.
Namun sayangnya, proyek yang semestinya mendorong kemajuan daerah ini kini justru menjadi sorotan hukum akibat dugaan penyimpangan besar-besaran.
Berita Terkait
-
KPK Lelang 81 Barang Sitaan Korupsi, Ini Syaratnya Kalau Mau Ikutan!
-
Kalbar Hari Ini: Kadis Kominfo Ditahan, Anggota DPRD Singkawang Dituntut 10 Tahun
-
3 Eks Pejabat Bank Kalbar Jadi Buronan Kejati dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tanah
-
KPK Bakal Periksa Anggota DPR Maria Lestari Terkait Kasus Suap Hasto Kristiyanto
-
Direktur BUMDesma Tebas Jadi Tersangka Korupsi dengan Kerugian Rp 694 Juta
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Deretan Kontroversi Bella Shofie, Kini Dituduh Tak Pernah Ngantor sebagai Anggota DPRD
-
Klub Belum Ada, Bursa Transfer Mau Ditutup! Thom Haye Ditolak Mantan
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Data Ekonomi 5,12 Persen Bikin Kaget! Tapi Raut Wajah Sri Mulyani Datar dan Penuh Misteri!
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
Terkini
-
Tahun Ini BRI Realisasi Program 3 Juta Rumah Melalui Penambahan Kuota FLPP 25.000 Unit
-
Bank Kalbar Tegaskan Rekening Nasabah Tetap Aman Terkait Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK
-
Best Domestic Custodian Bank, BRI Catat Rekor AUC Tertinggi di Indonesia
-
Komitmen Tata Kelola Terbaik, BRI Diganjar Penghargaan ACGS di Tingkat ASEAN
-
Wagub Kalbar Tolak Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dormant: Itu Melawan Hak Asasi Manusia