Saat Anggaran Diminta Hemat, Pejabat Kalbar Mau Retreat ke Luar Daerah: Apa Urgensinya?

SuaraKalbar.id - Di saat pemerintah mendorong efisiensi anggaran di berbagai lini, muncul rencana yang justru memantik tanda tanya. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat direncanakan mengikuti kegiatan retreat di luar daerah.

Rencana ini langsung menjadi sorotan, karena dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan yang tengah digaungkan.

Di ruang publik, pertanyaan sederhana mulai bermunculan: jika anggaran harus dihemat, mengapa kegiatan seperti ini tetap muncul?

Sorotan paling tegas datang dari Ketua Fraksi DPRD Kalimantan Barat, Ermin Elviani. Ia menyayangkan rencana pelaksanaan retreat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar tertanggal 6 Maret 2026.

“Saya menyayangkan rencana pelaksanaan kegiatan retreat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 6 Maret 2026,” ujarnya melansir suarakalbar-jaringan Suara.com, Senin (6/4/2026).

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas. Bukan hanya soal kegiatan itu sendiri, tetapi tentang arah kebijakan di tengah kondisi anggaran yang menuntut kehati-hatian.

Menurut Ermin, rencana tersebut perlu dikaji ulang. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi dan memangkas berbagai program yang dianggap tidak prioritas.

Di tengah situasi tersebut, kegiatan retreat justru dinilai berpotensi menimbulkan kontradiksi. Masih banyak kebutuhan mendesak yang seharusnya menjadi fokus utama, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sorotan semakin tajam ketika diketahui bahwa kegiatan itu direncanakan berlangsung di luar Kalimantan Barat, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat.

Baca Juga: Akses Vital Putus! Feri Bardan - Siantan Tutup, Warga Pontianak Harus Putar Jauh?

Bagi Ermin, keputusan ini menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.

“Apalagi kegiatan ini dilaksanakan di luar daerah, yakni di Sumedang, Jawa Barat. Saya mempertanyakan apa urgensinya dan mengapa harus dilakukan di luar Kalimantan Barat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menyentuh inti persoalan: bukan sekadar soal kegiatan retreat, tetapi tentang prioritas dan kepekaan kebijakan.

Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, publik kini semakin kritis dalam menilai setiap penggunaan anggaran. Kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi di lapangan berpotensi memicu reaksi luas, terutama ketika menyangkut belanja yang dianggap tidak mendesak.

Polemik ini pun berkembang menjadi refleksi yang lebih besar. Efisiensi anggaran tidak cukup hanya menjadi imbauan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan.

Jika tidak, maka akan muncul kesan bahwa penghematan hanya berlaku di satu sisi, sementara di sisi lain masih ada ruang untuk kegiatan yang dipertanyakan urgensinya.