SuaraKalbar.id - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menggandeng Perum Damri untuk memajukan sektor transportasi di Kalbar.
Dua yang menjadi bahasan pokok yakni pengembangan transportasi dan rute penerbangan perintis di Kalimantan Barat.
Sutarmidji meminta Damri untuk memaksimalkan pengembangan dua proyek tersebut agar mobilitas warga semakin baik.
"Untuk memaksimalkan hal itu, tentu Damri harus bisa memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa transportasi," kata Sutarmidji seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/4/2021).
Baca Juga:Ketapang Disebut Cocok Jadi Provinsi Baru, Ini Sebabnya
Kendati begitu, ia tetap mengingatkan agar Damri bisa memaksimalkan penerapan protokol kesehatan kepada setiap penumpang, untuk menekan kasus konfirmasi COVID-19 di Kalbar.
Sementara itu, Direktur Komersial Perum Damri, Sandry Pasambuna mengatakan, pihaknya memang membahas rencana pengembangan transportasi dan penguatan kerja sama penyediaan transportasi di Provinsi Kalbar.
"Dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, kami sudah membicarakan bagaimana memajukan transportasi di Kalimantan. Jadi kami mempunyai program untuk menjalankan trans-Kalimantan dari Palangka Raya dilanjutkan survei ke Pangkalanbun, kemudian dilanjutkan lagi dengan bus Damri Pontianak menuju ke Pontianak," katanya.
Dia juga mengatakan tidak hanya mendiskusikan program trans-Kalimantan saja, akan tetapi juga membahas program Perintis yang dianggap rutenya masih sedikit di Kalimantan.
Pengembangan program Angkutan Perintis, kata Sandry, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
Baca Juga:Tak Ingin Kecolongan, Wisma Perbatasan Diusulkan Jadi Tempat Isolasi TKI
"Potensi untuk membuka rute baru Perintis di sepanjang perbatasan cukup besar. Pertumbuhan ekonomi dan pergerakan masyarakat di daerah perbatasan harus lebih masif lagi dan kami akan membantu dari sisi transportasi," tuturnya.
Untuk daerah perbatasan, di masa pandemi ini bukan hanya PLBN saja yang ditutup, melainkan semua transportasi. Diharapkan dengan berdiskusi bersama Gubernur, Pemerintah RI dapat menemukan jalan keluar dengan Pemerintah Malaysia.
"Gubernur akan mensupport hal ini, khususnya dengan Pemerintah Pusat supaya intens dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Malaysia agar segera membuka PLBN. Sampai saat ini, semenjak pandemi pintu PLBN belum juga dibuka," pungkasnya.
