alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kalbar Raih Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik, Begini Kata Wagub Norsan

Bangun Santoso Rabu, 22 September 2021 | 07:58 WIB

Kalbar Raih Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik, Begini Kata Wagub Norsan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (Suarakalbar)

Kalbar menempati posisi kedua dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2020 dengan skor 80,38

SuaraKalbar.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan bersyukur Kalbar menempati posisi kedua dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2020 dengan skor 80,38. Capaian itu membuktikan keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah provinsi sudah baik.

“Alhamdulillah, Kalbar berada di peringkat dua setelah Bali,” kata Ria Norsan, sebagaimana dilansir Insidepontianak.com, Selasa (21/9/2021).

Wagub mengatakan, Pemprov Kalbar berkomitmen menjaga keterbukaan informasi. Sebab, keterbukaan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kita juga punya ruang data analitik room yang selalu mengakses informasi dan bisa langsung dilihat semua pihak,” katanya.

Baca Juga: 3 Tahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan di Kalbar Dikritik: Banyak Jalan Rusak

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalbar, Rospita Vici Paulyn mengatakan, capaian itu, tak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar melaksanakan keterbukaan informasi.

“Sehingga kerja-kerja Komisi Informasi (KI) bersama PPID Utama Pemprov Kalbar dalam mendorong dan mengedukasi badan-badan publik mengimplementasikan keterbukaan bisa berjalan dengan baik,” kata Vici Paulyn, Minggu (19/9/2021).

Menurut Vici, pelaksanaan IKlP merupakan suatu langkah Komisi Informasi Pusat memotret sejauh mana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada seluruh Provinsi di Indonesia. Hal tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan pencegahan potensi terjadinya korupsi di badan publik.

“IKIP dilaksanakan untuk memperoleh data, fakta dan informasi untuk melihat dalam dimensi publik, hukum, dan ekonomi dan memastikan asas-asas keterbukaan informasi terlaksana,” ujarnya.

Baca Juga: 13 Pelamar CPNS Pemprov Kalbar Tak Hadir di Hari Pertama Tes SKD

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait