Kabupaten dan Kota Ramah HAM di Indonesia Harus Diperbanyak

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan HAM di Indonesia

Muhammad Yunus
Rabu, 17 November 2021 | 14:56 WIB
Kabupaten dan Kota Ramah HAM di Indonesia Harus Diperbanyak
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzuhayatin [Suara.com/KSP]

SuaraKalbar.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Menurutnya selama ini pemerintah daerah telah benar-benar berupaya dan berhasil menyelesaikan persoalan HAM di masyarakat. Sebab lebih tahu dinamika warganya dan persoalan yang sedang terjadi.

"Pemerintah daerah akan semakin percaya diri dan kompeten melindungi dan memenuhi HAM warganya. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Festival HAM 2021 yang merupakan bentuk pengakuan atas pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemajuan, perlindungan, dan penghormatan HAM," tegas Ruhaini pada pembukaan Festival HAM di Kota Semarang, Rabu (17/11/2021).

Oleh sebab itu, kabupaten dan kota yang ramah HAM harus diperbanyak. Tujuannya agar persoalan-persoalan HAM diharapkan bisa diselesaikan oleh Bupati dan Wali Kota, karena pemimpin daerah memiliki kedekatan langsung dengan warga, sehingga lebih memahami dinamika dan kebutuhan warga.

Baca Juga:Unjuk Rasa Imigran di Kota Makassar Dibubarkan Petugas

Dalam kesempatan itu, Ruhaini juga menyampaikan apresiasi kepada Kota Semarang sebagai tuan rumah Festival HAM 2021.

Menurutnya, gelaran ini diharapkan menjadi forum berbagi praktik, pengalaman, dan strategi pelaksanaan HAM oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah.

"Penyelenggara Festival HAM di kota ini membuktikan adanya kualitas aktivitas HAM di Kota Semarang yang berjalan dengan baik, termasuk toleransi antar umat beragama maupun pemenuhan hak-hak dasar warganya," ungkap Ruhaini.

Festival HAM 2021 digelar di Kota Semarang pada 16-19 November mengusung tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi dan Resiliensi” bertujuan untuk menciptakan ruang dialog multi pihak yang konsisten mendiskusikan praktik-praktik baik tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada hak asasi manusia.

Sekaligus untuk meneguhkan komitmen multipihak untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip hak asasi manusia.

Baca Juga:Viral Warga Makassar Mengaku Tiga Bulan Jaga Lilin Tapi Tidak Kaya Raya

Festival HAM yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) Komnas HAM RI, dan INFID tersebut, akan diisi dengan berbagai diskusi terkait Hak Asasi Manusia. Selain itu, peserta juga diajak berkunjung ke wilayah ramah HAM, dan disuguhi gelaran Semarang Night Carnival.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini