SuaraKalbar.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun membuat sejumlah partai politik (parpol) bereaksi.
Seperti yang disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi. Ia menanggapi usulan tersebut dengan mengingatkan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak pernah menyatakan ingin memperpanjang masa jabatannya. Masih menurutnya, usulan Cak Imin tersebut mengada-ada.
"Ingat, Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan ingin diperpanjang masa jabatannya. Orang saja mengada-ada," seperti dikutip Suara.com pada Rabu (23/2/2022).
Berbeda dengan PAN, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengemukakan, jika partainya masih mengkaji usulan tersebut.
"Kami masih mengkaji usulan itu," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).
Meski begitu, Awiek menyampaikan, jika Indonesia saat ini harus fokus terhadap pemulihan ekonomi setelah dua tahun terakhir dihajar Pandemi Covid-19. Selain itu, dari tinjauannya melihat anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 84 Triliun untuk penyelenggaran pemilu dianggap terlalu besar.
"Jika melihat anggaran pemilu yg diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun itu besar banget untuk ongkos demokrasi. Namun, jika anggarannya masih bisa dirasionalkan maka pemilu bisa sesuai jadwal," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, partainya akan tetap konsisten mengikuti aturan konstitusi, yakni pemilu digelar tiap lima tahun sekali digelar dan juga masa jabatan presiden maksimal dua periode.
"PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan Presiden," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).
Baca Juga:Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur Satu Hingga Dua Tahun, PPP: Kami akan Kaji Dulu
Mardani juga menyatakan, pemilu selama ini digelar tidak pernah mengganggu jalannya pembangunan.
Pun ia mengungkapkan, adanya niatan yang berpotensi muncul, jika lebih lama berkuasa justru berbahaya terutama bagi demokrasi.
"Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita," ungkapnya.
Lantaran itu, Mardani kembali menegaskan, jika pemilu ditunda akan memunculkan rezim otoriter dengan diawali waktu berkuasa yang lama.
Lantaran itu, ia meminta semuanya harus taat pada aturan konstitusi.
"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu, tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," katanya.
Sebelumnya, Cak Imin melontarkan usulan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Lantaran, ia menilai gelaran pemilu akan menggangu momentum perbaikan ekonomi.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi Freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," tuturnya.
Ia juga menjelaskan, jika pelaku bisnis sudah menyampaikan masukan bahwa pada Tahun 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan ekonomi yang luar biasa. Selain itu, ia juga banyak menerima masukan dari berbagai macam kunjungan daerah.
Banyak yang menyatakan, jika Pandemi Covid-19 telah membuat stagnansi selama dua tahun di bidang ekonomi, sosial, politik hingga pendidikan.
"UMKM mengalami masa sulit tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami staganansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tudak boleh diabaikan," tuturnya.
Tak hanya itu, Cak Imin menilai penyelenggaraan pemilu juga selalu memunculkan tiga masalah, yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, hingga ekspolitasi ancaman konflik.
