SuaraKalbar.id - Mendukung perpindahan Ibu Kota Negara, masyarakat adat dayak meminta generasi muda diberikan ruang baik secara politik, ekonomi dalam pemerintahan, serta dibangunkan museum, guna menyimpan simbol-simbol kebudayaan adat dayak.
“Kita juga minta pemerintah mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan sesuai ciri khas dayak, baik itu jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung sesuai kesejarahan dan tokoh suci, dalam mitos kesejarahan dayak,” ungkap Ketua Garda Borneo Kalbar, David Oendon, saat membacakan petisi hasil pertemuan dengan tokoh dayak.
Pertemuan itu, bertajuk ‘Bersatu Padu Menyambut Ibu Kota Negara di Pulau Dayak’. Dihadiri perwakilan organisasi masyarakat dayak dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat Dayak menuangkan sembilan poin petisi yang dibacakan di rumah radakng, Jalan Sutoyo, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalbar, Senin (28/2/2022).
Baca Juga:Apa Sanksi PNS Tolak Pindah ke IKN? Ada Hukuman Disiplin hingga Potong Tunjangan
“(Pemerintah) harus melibatkan masyarakat dayak dalam pembangunan Ibu Kota Negara sebagai keseriusan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dayak dan mengakomodir kearifan lokal,” lanjut David melansir insidepontiakan.com-jaringan suara.com.
Masyarakat Dayak juga meminta agar dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta mendesak pemerintah merealisasikan IKN sebagai jaminan percepatan pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Pulau Kalimantan.
“Kita juga minta kewenangan kepada Dewan Adat Dayak, dalam hal ini rekomendasi bagi putra-putri dayak masuk ke sekolah kedinasan, baik sipil, kepolisan dan TNI yang harus diakomodir,” tuturnya.
Tak hanya itu, Presiden dan lembaga legislatif diminta memberikan jaminan kelangsungan IKN, dengan mengeluarkan produk perundang-undangan turunan.
“Organisasi kemasyarakatan suku dayak juga mendukung langkah tegas kepolisian dan TNI menumpas radikalisme,” tutupnya.
