Anggota DPR Minta Menko Luhut Fokus Urus Minyak Goreng, Tak Melebar ke Industri Sawit

SuaraKalbar.id - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit dalam menangani minyak goreng.

Menurutnya, Luhut sebaiknya fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng.

"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," ungkap Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu.

Menurut Deddy, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, bila Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.

Sedangkan Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.

"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," kata Deddy dalam keterangannya.

Kedua, menurut Deddy, saat ini bukan saat yang tepat untuk melakukan audit lahan. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau "conflict of interest".

"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini," katanya.

Oleh karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar Luhut fokus saja pada urusan minyak goreng karena hingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.