3.865 Napi di Kalimantan Barat Dapat Remisi HUT ke-77 RI, Ini Pesan Sutarmidji

memanfaatkan momen ini sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh

Bella
Kamis, 18 Agustus 2022 | 06:05 WIB
3.865 Napi di Kalimantan Barat Dapat Remisi HUT ke-77 RI, Ini Pesan Sutarmidji
Gubernur Kalbar Sutarmidji (ANTARA/HO-istimewa)

SuaraKalbar.id - Sebanyak 3.865 narapidana di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar mendapat remisi khusus HUT ke-77 RI.

Terhadap para penerima remisi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berpesan agar selalu taat dengan aturan yang berlaku ketika berada di lingkungan masyarakat.

"Kami berharap para napi atau warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar yang mendapatkan remisi pada hari ini, agar memanfaatkan momen ini sebagai sebuah motivasi untuk tetap berperilaku baik, taat pada aturan dan tetap mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersungguh-sungguh," ucap Sutarmidji saat menyerahkan secara simbolis surat keputusan remisi kepada para WBP di Pontianak, Rabu.

Dia berpesan kepada para WBP agar menanamkan dalam benaknya bahwa proses yang dijalani sebagai warga binaan bukanlah merupakan penderitaan semata, namun sebuah proses pendidikan dan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Pria Wibawa menyatakan, bersamaan dengan HUT RI ke-77, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan remisi umum tahun 2022 kepada sebanyak 3.865 orang WBP yang tersebar di 13 Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kalbar.

Dia menjelaskan bahwa remisi ini merupakan sebuah apresiasi dari pemerintah bagi WBP. Hari Kemerdekaan ini juga menjadi hari kemerdekaan bagi WBP," ujarnya.

Pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk kebijakan pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, katanya.

"Pemberian remisi bukan serta-merta bentuk kemudahan bagi WBP untuk cepat bebas, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong motivasi diri sehingga WBP mempunyai kesempatan dan kesiapan budaya adaptasi tinggi dalam proses masuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” ujarnya. (Antara)

News

Terkini

Bukan niat melawan aparat, tapi masyarakat butuh makan, jika melarang tanpa solusi itu namanya membunuh secara perlahan

News | 11:22 WIB

Sebanyak 15 orang tewas dan 24 orang terluka dalam insiden penembakan di sebuah sekolah di Kota Izhevsk, Rusia, pada Senin (26/9/2022).

News | 10:44 WIB

Peserta memperlihatkan dirinya memegang sebuah amplop berisi hadiah serta papan simbolis pemenang yang mencantumkan nominal pemenang sebesar Rp 200 ribu rupiah.

News | 09:46 WIB

Dimana reklame-reklame tersebut terdapat tunggakan pajak dan hingga kini belum ada penyelesaian oleh pihak pemilik reklame

News | 09:00 WIB

Ini kan kami memanggil tersangka, bukan kami yang dipanggil disuruh ke sana

News | 08:00 WIB

NGERI !! DETIK DETIK SALMET MAARIF MELAKUKAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN TERHADAP PRESIDEN DI ISTANA!!

News | 07:00 WIB

Gempar ! Sambuo divonis bebas? Ada apa dengan polri?

News | 06:30 WIB

Lebih bagus lagi kalau PKB-PDIP koalisi saja untuk nanti 2024, pasangan mbak Puan-Cak Imin, kombinasi yang pas untuk Indonesia

News | 06:00 WIB

dari awal naiknya harga BBM hingga sekarang polisi kubu raya masih melakukan patroli, SPBU ini tiap malam pak polisi singgah untuk menanyakan stok BBM

News | 21:22 WIB

Pemeriksaan itu sudah dilakukan sejak Senin lalu. Ikuti saja

News | 21:14 WIB

Ada tiga terduga pelaku yang terlibat dalam pembobolan mesin ATM ini yakni AS (31), R (48) dan seorang tersangka lainnya berinisial IH (27) yang masih dalam pencarian (DPO)

News | 21:07 WIB

Kritikan banyak, okeh (banyak) banget, terkait Bapak (Presiden Joko Widodo) ada, saya sendiri ada, yang lain-lain ada. Otak kosong, dungu, dan lain-lain, dibahas semua

News | 20:53 WIB

Dengan ini menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa AKBP Dalizon dengan hukuman pidana penjara 4 tahun

News | 20:35 WIB

Foto ini semakin menegaskan, seberapa berjaraknya mereka dengan rakyat. Pura-pura merakyat aja gagal total

News | 19:00 WIB

Komisi Yudisial mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja untuk melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini

News | 18:21 WIB
Tampilkan lebih banyak