SuaraKalbar.id - Pemerintah pusat dalam waktu dekat akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Solar dan Pertalite.
Kebijakan itu justru menuai protes dari masyarakat di Kalimantan Barat. Masyarakat menilai kebijakan itu justru hanya semakin menyengsarakan. Sebab, harga BBM yang akan naik tersebut tak sebanding dengan pendapatan.
Satu diantara pengemudi, Derry mengatakan apabila harga BBM kembali naik, justru menyulitkan masyarakat.
Belum lagi, saat ini pengendara sudah disulitkan dengan antrian panjang pada kawasan SPBU terutama para pengantri BBM jenis Solar.
Baca Juga:Luhut Minta Semua Pejabat Pemda Sosialisasikan Kenaikan Harga BBM ke Masyarakat
"Dulu saya bawa truk, tapi kalau antrian seperti ini mana bisa masuk, rata- rata hampir diseluruh SPBU antriannya panjang, untung-untung kalau dapat minyak,"katanya.
Selain itu, Derry berharap juga kepada pihak yang terkait dapat menertibkan antrian panjang di sejumlah SPBU.
"Kita berharap tertibkan saja. Kan bisa kelihatan mana yang digunakan untuk benar-benar pemakaian angkutan, meskipun jatahnya sama coba lihat saja dilapangan penuh dimana-mana truk-truk pengantri,"ujarnya.
Warga lainnya, Kuswanto berpendapat jika pemerintah menaikan harga BBM, maka akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan dan biaya produksi di sektor industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan inflasi di semua sektor ekonomi.
"Saya bingung juga kalau memang kebijakan itu dibedakan antara yang mampu dan tak mampu dari mana sudut pandangnya. Kita kan tak tau hal pribadi orang, dia kelihatan mampu ternyata gak seperti yang kita pikirkan. Kalau BBM naik, pendapatan kita juga didukung harus naik,"kesalnya.
Baca Juga:Hanya 5 Persen Warga Miskin Nikmati Solar, Menkeu Upayakan Ketepatan Subsidi
Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, seperti Pertalite dan solar, disebut berpotensi akan menciptakan efek domino yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata pengamat ekonomi.
Pemerintah kini tengah merumuskan opsi terbaik terkait tingginya konsumsi dan harga minyak dunia.
Terdapat tiga pilihan, yaitu menahan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga berpotensi menambah anggaran subsidi energi Rp198 triliun, mengendalikan volume konsumsi BBM, dan terakhir menaikkan harga BBM.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makasar, Minggu (21/08), mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan.
Dua hari kemudian, Selasa (23/08), Presiden Jokowi mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung dengan rinci dampak yang akan muncul sebelum mengambil keputusan apakah menaikkan harga BBM atau tidak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/08), mengatakan, harga penugasan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berada di angka Rp7.650 per liter, sedangkan harga keekonomian Pertalite sebesar Rp13.150 per liter.
Atau, terdapat selisih sekitar Rp6.000 per liter yang dikompensasikan oleh negara.
Kemudian, untuk Solar dijual dengan harga Rp5.150 per liter, jauh lebih rendah dari harga keekonomian di atas Rp18.000 atau selisih sekitar Rp13.000 per liter yang disubsidi negara.
Kontributor: Diko Eno
