SuaraKalbar.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan mengeluarkan pernyataan terkait debat keempat Pilpres 2024 yang mengangkat tema "Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, Sumber daya alam dan energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa." Debat ini diadakan pada Minggu (21/1/2024) lalu dan menarik perhatian WALHI Kalimantan, yang menilai bahwa isu lingkungan hidup hanya dianggap sebagai isu pinggiran.
Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya fokus pada isu-isu krusial seperti lingkungan hidup, sumber daya alam, agraria, dan hak-hak masyarakat adat.
"Sayang saja, debat dengan tema maha penting terkait lingkungan hidup, SDA, agraria, Masyarakat Adat dan lainnya justeru seolah hanya menjadi isu pinggiran yang tidak begitu penting untuk didebatkan. Padahal jelas, konstitusi menegaskan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban asasi dalam pemenuhannya," kata Hendrikus Adam dalam keterangan yang diterima SuaraKalbar.Id, Selasa.
Adam juga menyoroti ketidaktergambaran sikap cawapres terhadap energi nuklir, meskipun WALHI sejak awal pesimistis terhadap penolakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Meski begitu, WALHI berharap agar ke depannya presiden tidak memaksakan pendirian PLTN di Kalimantan Barat dan di Indonesia secara umum.
Baca Juga:Bupati Sambas Satono Sebut Banjir Adalah Hukum Alam dan Kehendak Allah
Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, menambahkan bahwa debat tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa perjuangan untuk lingkungan hidup di masa depan akan semakin berat.
"Kita akan menagih janji paslon terkait taubat ekologis. Dengan melihat lemahnya penegakan hukum lingkungan, sudah saatnya negara kita juga membentuk pengadilan khusus kejahatan lingkungan, agraria dan SDA serta meminta segera sahkan RUU Masyarakat Adat," ungkap Kisworo.
Dalam konteks food estate, Cahyono menekankan agar proyek yang gagal tidak dilanjutkan dan mendesak untuk evaluasi dan audit terhadap proyek perkebunan pangan tersebut. Ia berpendapat bahwa proyek tersebut berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan korupsi.
Bayu Herinata, Direktur WALHI Kalimantan Tengah, menyoroti kurangnya gagasan konkret dalam menangani ketidakseimbangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Menurutnya, cawapres tidak menyampaikan gagasan yang berbeda dari kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah saat ini.
Bayu juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi darurat ekologis dan krisis iklim yang tidak menjadi prioritas dalam debat. Para paslon dinilai masih terfokus pada upaya mitigasi, yang dianggap sebagai "solusi palsu" dengan melanjutkan eksploitasi sumber daya alam yang dapat memperparah krisis ekologis.
Baca Juga:Nelayan Sekadau Tangkap Ikan Tapah Raksasa, Harganya Bikin Melongo
"Semuanya normatif dan tidak ada perbedaan dengan upaya atau kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu juga tidak berdampak apapun dalam menjawab masalah-masalah tadi," tambah Bayu Herinata.
Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menambah beban ekologis. Fen menyatakan bahwa perubahan wilayah administrasi akan semakin menghimpit ekosistem Kalimantan Timur.
"Pembangunan IKN yang mencaplok wilayah Kaltim, kini telah didelienasi dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdasarkan Perda RTRW No 1 Tahun 2023, justru akan semakin menghimpit beban ekologis di Kalimantan Timur," ungkap Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen.
WALHI Kalimantan menegaskan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan hidup dan mendesak para calon pemimpin untuk memberikan solusi konkrit terhadap tantangan ini. Debat keempat Pilpres 2024, menurut mereka, hanya menciptakan pemahaman yang minim terkait urgensi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.
