SuaraKalbar.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah gencar melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, yang saat ini berada dalam status siaga tinggi.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem prediksi berlapis sejak enam bulan sebelum memasuki musim kemarau untuk mengantisipasi potensi karhutla.
Prediksi itu diperbarui secara berkala, mulai dari bulanan hingga prakiraan tujuh harian dan sepuluh harian.
“Dengan demikian, kami dapat mengetahui secara pasti wilayah mana saja yang berpotensi mengalami kebakaran,” ujarnya di Pontianak, Sabtu (2/8/2025).
Baca Juga:Kualitas Udara Buruk, Belajar Tatap Muka di Kubu Raya Dihentikan Sementara
Dwikorita menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat berstatus merah, atau berada pada puncak potensi karhutla.
Situasi ini mendorong BMKG, BNPB, dan KLHK untuk segera menyusun strategi modifikasi cuaca guna menurunkan risiko kebakaran.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan.
“Jika awan hujan tidak tumbuh, modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan. Dalam kondisi demikian, BNPB dan KLHK akan menggunakan pendekatan lain untuk menangani karhutla,” jelasnya.
Dalam beberapa hari terakhir, modifikasi cuaca berhasil dilaksanakan secara intensif, bahkan hingga malam hari, berkat kondisi atmosfer yang cukup mendukung.
Baca Juga:Kualitas Udara di Pontianak dan Kubu Raya Buruk, Warga Diimbau Gunakan Masker
“Alhamdulillah, hujan turun dan membantu menekan titik api. Namun, puncak potensi karhutla masih akan meningkat lagi pada 7 hingga 8 Agustus mendatang. Untuk itu, segala persiapan tengah kami lakukan,” katanya.
Karhutla dilaporkan kembali melanda sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat seperti Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya dalam beberapa pekan terakhir.
Karena itu, Dwikorita menegaskan bahwa koordinasi antara BMKG, BNPB, dan KLHK sangat penting untuk efektivitas penanganan kebakaran.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada, tidak melakukan pembakaran terbuka di lahan pertanian, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada pihak berwenang.
