SuaraKalbar.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menolak permohonan gugatan prapradilan Jumardi, penjual satwa dilindungi, burung bayan yang melawan Kepala Polda Kalimantan Barat.
Sidang putusan itu dibacakan oleh Hakim Tunggal Deny Ikhwan dan Panitera Sandta Dewi Oktavia dalam sidang pembacaan putusan di PN Pontianak, Senin (29/3/2021) siang.
"Dengan ini hakim memutuskan menolak permohonan gugatan praperadilan," ucap Deny dalam persidangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar Kombes Pol Nurhadi Handayani mengatakan, putusan dari majelis hakim sudah berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.
Baca Juga:Sidang Putusan Praperadilan Habib Rizieq Diskors Satu Jam
Ia mengatakan, memang PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan tidak ada kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jumardi.
"Tapi berdasarkan Undang-undang KUHAP pasal 39 ayat 1, dan juga karena KUHAP merupakan rujukan dari pembuatan Perkap Nomor 06 dan 20 Tahun 2010. Jadi, setiap proses penangkapan dan penahanan tentunya PPNS untuk mengajukan surat permohonan terlebih dahulu," jelasnya.
Ia menceritakan, sebelum adanya penangkapan Jumardi, Polhut memang sedang melaksanakan operasi rutin dalam hal pengawasan satwa dilindungi.
"Ketika menemukan ada pelanggaran, otomatis dibawa ke Polda Kalbar untuk diproses. Waktu itu posisinya tertangkap tangan. Dan, surat perintah yang dibawa adalah surat perintah operasi di wilayah sana. Bukan surat perintah proses penyidikan. Karena ini harus melalui prosedur," katanya.
Dalam undang-undang, lanjut Nurhadi menerangkan, siapa pun yang melakukan pelanggaran, tidak mengenal orang kaya atau miskin bahkan pejabat, memang harus diproses.
Baca Juga:Jumardi Ajukan Praperadilan Kasus Burung Bayan, Tapi Sidang Ditunda
"Karena, kita ini bukan pembuat, tapi pelaksana undang-undang. Dalam undang-undang juga tidak ada istilahnya PPNS atau polisi mendiskriminasi terhadap orang-orang," ujarnya.
- 1
- 2
