“Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 bersifat batas maksimal, seperti tercantum dalam Lampiran I PMK 32 Tahun 2025,” bunyi Pasal 3 Ayat 1 beleid tersebut.
Dorong Efisiensi dan Budaya Kerja Produktif
Penghapusan uang saku rapat sehari penuh di luar kantor merupakan langkah nyata untuk menciptakan efisiensi anggaran dan meningkatkan produktivitas kerja ASN.
Pemerintah ingin mengurangi pengeluaran yang tidak mendukung langsung kinerja dan pelayanan publik.
Selama ini, pemberian uang saku untuk kegiatan rapat sering menjadi sorotan karena dinilai membebani anggaran dan membuka peluang penyalahgunaan.
Baca Juga:Mau Pinjaman KUR Setelah Pensiun? Ini Syarat dan Langkah Mudah dari Bank Kalbar untuk ASN
Dengan kebijakan baru ini, kementerian dan lembaga diharapkan lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan rapat di luar kantor.
Rapat diharapkan digelar hanya jika benar-benar dibutuhkan dan memberikan dampak langsung terhadap hasil kerja.
Lisbon juga menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ASN, melainkan mendorong efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Ini bukan sekadar penghematan, tapi juga bagian dari transformasi budaya kerja agar lebih fokus pada hasil,” ujarnya.
ASN Tetap Didorong Profesional
Meski uang saku untuk rapat harian dihapus, pemerintah tetap mendorong ASN menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas.
Baca Juga:Pemprov Kalbar Siapkan KUR Bunga Rendah Khusus untuk ASN!
Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas, tanpa bergantung pada insentif rapat.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa fasilitas lain, seperti akomodasi untuk kegiatan menginap, tetap tersedia sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.
