SuaraKalbar.id - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengalihkan fokusnya dari penempatan transmigran baru ke revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada di Kalimantan Barat.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan kawasan tersebut menjadi hunian yang layak, produktif, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KT), Sigit Mustofa Nurudin, menyatakan bahwa pada tahun ini tidak ada penempatan transmigran baru di provinsi tersebut.
"Tahun ini tidak ada penempatan di Kalimantan Barat, fokus Kementerian membenahi dan menghidupkan kembali kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya, Kamis (17/7/25).
Baca Juga:Aliansi Kalimantan Barat Menggugat Gelar Aksi Tolak Transmigrasi
Langkah ini, menurut Sigit, sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi nasional.
Kini, prioritas utama adalah transformasi kawasan, bukan lagi sekadar memindahkan penduduk.
Tujuannya adalah untuk membangun pusat-pusat kehidupan yang tangguh dan mandiri.
"Revitalisasi kawasan transmigrasi bukan hanya soal memperbaiki infrastruktur, tetapi juga soal membangun manusia dan memperkuat ekonomi," jelas Sigit.
Kegiatan revitalisasi di Kalimantan Barat akan berpusat pada tiga fokus utama:
Baca Juga:KKP Bongkar Jaringan Penyelundupan Telur Penyu Lintas Negara di Kalbar, Kerugian Capai Rp9,6 Miliar
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana: Ini mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Upaya ini akan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat transmigran.
- Pengembangan Ekonomi Lokal: Pemerintah akan mendorong sektor-sektor berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil.
Selain itu, kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan UMKM juga akan diperkuat.
Sigit menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang menekankan pada penguatan kawasan yang sudah ada ketimbang memperluas ke wilayah baru secara tidak teratur.
Dengan potensi yang dimilikinya, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi model bagi kawasan transmigrasi di masa depan.
"Kita tidak lagi bicara sekadar penempatan, tapi masa depan. Kawasan transmigrasi di Kalbar harus tumbuh sebagai pusat kehidupan mandiri, produktif, dan berkelanjutan, bukan hanya tempat singgah sementara," tutup Sigit.
Sebelumnya diberitakan bahwa, rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu lokasi prioritas program transmigrasi nasional periode 2025-2029 memicu gelombang protes dari masyarakat lokal.
Pada Senin, 21 Juli 2025, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Menggugat (AKBM) turun ke jalan di Pontianak.
