SuaraKalbar.id - Debat publik ketiga Pilgub Kalbar 2024 yang digelar KPU Kalbar pada Selasa malam (18/11/2024) memanas ketika Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji, membalas kritik dari calon nomor urut 3, Muda Mahendra. Perdebatan sengit terjadi terkait penurunan status Bandara Supadio dari internasional menjadi domestik.
Dalam debat bertema Menyelaraskan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Muda Mahendra menyoroti perlunya peningkatan status infrastruktur di Kalbar. Ia menilai penurunan status bandara sebagai bentuk kegagalan pemerintah saat ini.
"Sekarang status bandara kita turun. Ini bentuk kegagalan pemerintah. Ke depan, status bandara internasional akan kembali ditingkatkan," ujar Muda.
Namun, Sutarmidji langsung menepis pernyataan tersebut. Ia menekankan bahwa penurunan atau peningkatan status bandara bukanlah kewenangan gubernur, melainkan Kementerian Perhubungan.
“Status bandara adalah hak kementerian perhubungan, bukan Gubernur,” tegasnya.
Sutarmidji juga mengkritik Muda karena dinilai tidak memberikan solusi konkrit mengenai persiapan Kalbar menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya tunggu-tunggu tadi, apa yang mau dibuat, tapi kita tak tahu ke mana arah Kalbar mau dibawa (Muda). Harusnya konkretnya apa?” katanya.
Sebagai contoh, Sutarmidji menyebutkan langkah-langkah visioner yang bisa diambil, seperti pembangunan jalur kereta api di Kalbar, serupa dengan yang dilakukan Brunei.
“Itu harusnya, ternyata ngambang juga,” sindir Sutarmidji.
Baca Juga: Polda Kalbar Perketat Pengawasan Politik Uang Jelang Pilkada Serentak 2024
Debat ini menjadi panggung bagi pasangan Midji-Didi, yang diusung delapan partai politik, termasuk NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo, untuk menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, isu lain yang menjadi sorotan dalam Pilkada Kalbar adalah potensi politik uang. Buyung, salah satu pemerhati pemilu, mengingatkan tentang ancaman hukuman dan denda berat bagi pelaku.
“Kami melihat potensi terbesar modus politik uang itu di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan Pontianak,” ujarnya, mengajak semua pihak menjaga integritas pemilu.
Berita Terkait
-
Polda Kalbar Perketat Pengawasan Politik Uang Jelang Pilkada Serentak 2024
-
Midji Tantang DPR RI Terkait Pemekaran Kapuas Raya
-
Polisi Tangkap Pemasok Daging Sapi Beku Ilegal di Pontianak
-
5 Kuliner Chinese Food Pontianak Wajib Coba: Dari Bakmi Legendaris Hingga Bubur Ikan Otentik
-
Disbunnak Kalbar Sebut Harga Karet Capai Rp30.000 per Kilogram
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum
-
Cetak Sejarah, Pontianak Jadi Tuan Rumah Perebutan Sabuk WKN Pertama di Indonesia
-
Banyak Petarung Kalbar Berkiprah ke Luar Negeri, IBCA MMA Siapkan Wadah Pembinaan
-
Gibran Jadi Wapres Pertama yang Mundur Sejak Reformasi
-
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Apa Bedanya dan Bagaimana Nasibnya di Bursa Capres 2029?