SuaraKalbar.id - Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 guna menjamin keamanan Pilkada Serentak 2024, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah mencegah praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, menegaskan, satgas khusus telah dibentuk untuk menyatukan politik uang secara ketat.
“Kami ingatkan, jangan sampai ada dari masyarakat, simpatisan yang menggunakan jalur politik uang untuk memenangkan pasangan calon idolanya, bahkan tim sukses yang berusaha melakukan money politic,” tegas Petit.
Ia juga mengungkapkan bahwa satgas-satgas tersebut telah tersebar di seluruh wilayah, bekerja secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Baca Juga: Golkar Kalbar Gelar Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang di Pilgub 2024
“Kami sudah sebar semuanya, di masyarakat juga sudah kami pasang, apabila ada maka kami akan langsung bergerak,” lanjutnya.
Menurut Petit, pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah nama yang diduga akan melakukan "serangan fajar" menjelang masa tenang.
“Satgas kami juga sudah berkumpul dan memang ada beberapa nama-nama yang kami curigai sebagai orang-orang yang akan bergerilya di masa tenang. Bahkan sekarang kita sudah pantau mereka-mereka ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaku politik uang, baik pemberi informasi maupun penerima, akan diproses sesuai hukum. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku uang politik dapat dikenakan hukuman penjara minimal 12 bulan hingga 108 bulan, dengan denda antara Rp24 juta hingga Rp1 miliar.
Praktik politik uang diprediksi akan terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan wilayah utara serta timur Kota Pontianak.
Baca Juga: Midji Tantang DPR RI Terkait Pemekaran Kapuas Raya
“Kami melihat potensi terbesar modus politik uang itu di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kota Pontianak wilayah utara dan timur, dan masih banyak lagi di tempat lain. Intinya sudah mengarah ke pola terstruktur,sistematis dan masif,” katanya.
Berita Terkait
-
Akui Politik Uang di Pemilu Merata dari Sabang sampai Merauke, Eks Pimpinan KPK: Mahasiswa Harusnya Malu
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
-
Tanggal Merah Pilkada 2024: 27 November Libur atau Tidak?
-
Cegah Politik Uang, Netralitas Institusi Penting Jadi Sorotan
-
Pilkada 27 November 2024 Apakah Libur Nasional? Ini Penjelasan KPU
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Polda Kalbar Perketat Pengawasan Politik Uang Jelang Pilkada Serentak 2024
-
Golkar Kalbar Gelar Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang di Pilgub 2024
-
Kebakaran Hebat Melanda Pasar Melati di Kubu Raya, 8 Kios Hangus Terbakar
-
Kenapa Samsung S24 Ultra Mahal?
-
Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Terus Berjalan, Polda Kalbar Pastikan Tidak Mandek