SuaraKalbar.id - Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 guna menjamin keamanan Pilkada Serentak 2024, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Salah satu fokus utama dalam operasi ini adalah mencegah praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, menegaskan, satgas khusus telah dibentuk untuk menyatukan politik uang secara ketat.
“Kami ingatkan, jangan sampai ada dari masyarakat, simpatisan yang menggunakan jalur politik uang untuk memenangkan pasangan calon idolanya, bahkan tim sukses yang berusaha melakukan money politic,” tegas Petit.
Ia juga mengungkapkan bahwa satgas-satgas tersebut telah tersebar di seluruh wilayah, bekerja secara terang-terangan maupun tersembunyi.
Baca Juga: Golkar Kalbar Gelar Sayembara Tangkap Pelaku Politik Uang di Pilgub 2024
“Kami sudah sebar semuanya, di masyarakat juga sudah kami pasang, apabila ada maka kami akan langsung bergerak,” lanjutnya.
Menurut Petit, pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah nama yang diduga akan melakukan "serangan fajar" menjelang masa tenang.
“Satgas kami juga sudah berkumpul dan memang ada beberapa nama-nama yang kami curigai sebagai orang-orang yang akan bergerilya di masa tenang. Bahkan sekarang kita sudah pantau mereka-mereka ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaku politik uang, baik pemberi informasi maupun penerima, akan diproses sesuai hukum. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku uang politik dapat dikenakan hukuman penjara minimal 12 bulan hingga 108 bulan, dengan denda antara Rp24 juta hingga Rp1 miliar.
Praktik politik uang diprediksi akan terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan wilayah utara serta timur Kota Pontianak.
Baca Juga: Midji Tantang DPR RI Terkait Pemekaran Kapuas Raya
“Kami melihat potensi terbesar modus politik uang itu di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kota Pontianak wilayah utara dan timur, dan masih banyak lagi di tempat lain. Intinya sudah mengarah ke pola terstruktur,sistematis dan masif,” katanya.
Berita Terkait
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
-
Pakar Usul Pemilu dan Pilkada Digelar Terpisah, Berjeda Dua Tahun
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
10 Wisata di Kalimantan Barat yang Cocok Dikunjungi Saat Libur Lebaran
-
Detik-Detik Perkelahian Maut di Sungai Rengas yang Membuat Pemuda 24 Tahun Meregang Nyawa
-
Tips Menjaga Konsistensi Ibadah Setelah Ramadan dan Pentingnya Puasa Syawal
-
BRImo Hadirkan Kemudahan Transaksi Digital Sepanjang Libur Lebaran 2025
-
Komitmen Perluas Inklusi Keuangan, 1 Juta AgenBRILink BRI Siap Tangani Transaksi dan Pembayaran