Mendagri Tito Ajak Warga Siskamling, Publik: yang Maling Uang Rakyat kan Pejabat Negara

Ajakan Mendagri dan Kenangan PAM Swakarsa
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (11/9/2025), Mendagri Tito Karnavian dengan penuh semangat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menggalakkan Siskamling.

Menurutnya, sistem keamanan berbasis partisipasi warga ini adalah warisan positif yang harus dilestarikan.

“Mari bersama-sama menjaga stabilitas keamanan negara. Siskamling ini sistem yang sangat bagus dari dulu, dulu namanya PAM Swakarsa. Kalau ada yang sudah lama tidak berjalan, ya perlu waktu juga dilakukan penyesuaian kembali,” kata Tito.

Mantan Kapolri ini juga tidak hanya sekadar mengajak. Ia menginstruksikan agar pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, aktif membina dan mengawasi pelaksanaannya.

Tito bahkan mendorong para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan.

“Saya tentu mengharapkan gubernur, wali kota, dan bupati bisa turun langsung mengecek pos-pos Siskamling. Nanti malam saya juga akan cek beberapa pos supaya masyarakat semakin termotivasi,” ujarnya.

Menurut Tito, meskipun keamanan adalah tugas negara, pada hakikatnya ia merupakan tanggung jawab bersama.

“Ini untuk kepentingan masyarakat sendiri, menjaga lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Tapi, penyebutan istilah "PAM Swakarsa" oleh Tito turut membangkitkan memori kolektif yang kurang mengenakkan bagi sebagian kalangan, terutama para aktivis pro-demokrasi.

Baca Juga: Heboh 2 Pulau di Kalimantan Barat Dipindah ke Kepulauan Riau, Apa yang Terjadi?

PAM Swakarsa memiliki rekam jejak historis yang kelam pada era Reformasi 1998, di mana kelompok ini seringkali diasosiasikan dengan milisi sipil yang rentan dipolitisasi.

Debat Tanggung Jawab: Negara atau Warga?

Sindiran warganet secara efektif membuka kotak pandora perdebatan fundamental: di mana batas antara partisipasi warga dan tanggung jawab mutlak negara dalam menjamin keamanan?

Bagi pendukung gagasan siskamling, ini adalah wujud nyata dari ketahanan sosial dan kepedulian komunal.

Warga secara aktif melindungi lingkungannya sendiri, menciptakan efek gentar bagi pelaku kejahatan, dan memperkuat ikatan sosial.

Namun, bagi kelompok yang skeptis, ajakan ini bisa dilihat sebagai sebuah pengakuan tersirat bahwa aparat keamanan negara belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.