SuaraKalbar.id - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan aliansi masyarakat di Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (20/2/2025). Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, mitigasi bencana, serta perbaikan layanan publik.
Tuntutan pertama yang disampaikan adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai membebani masyarakat melalui kebijakan efisiensi anggaran. Mahasiswa menilai kebijakan ini berdampak negatif terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.
Koordinator aksi, Muhammad Najmi Ramadhan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus ditinjau ulang karena merugikan masyarakat luas.
“Hari ini kami benar-benar menolak efisiensi anggaran karena hal ini benar-benar merugikan masyarakat kita. Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial,” ujar Najmi usai menyerahkan tuntutan kepada Dewan DPRD Kalbar.
Baca Juga:Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat Meluas, Kini Sudah Mencapai 154 Sekolah
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan pada sektor pelayanan publik, tetapi juga di kalangan pejabat publik.
“Kami juga menuntut agar efisiensi anggaran ini tidak hanya diterapkan pada sektor pelayanan publik, tetapi juga pada sektor pejabat publik yang seharusnya juga mengalami efisiensi,” tegas Najmi.
Tuntutan kedua yang disuarakan adalah upaya mitigasi bencana, terutama dalam menghadapi banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda Kalimantan Barat. Najmi meminta pemerintah segera merumuskan kebijakan konkret guna mengurangi dampak bencana yang merugikan masyarakat.
Tuntutan terakhir berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan sosial secara merata dan berkeadilan. Mahasiswa menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Aksi ini mendapat respons dari tiga anggota dewan perwakilan fraksi, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Zulfydar Zaidar Mochtar dari Fraksi PAN mengapresiasi aspirasi mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat.
Baca Juga:Heboh Perampokan Berawal dari COD Teman Kencan MiChat di Pontianak
"Kami akan menyampaikan hasil ini kepada pimpinan dan Ketua DPRD, dan berharap Ketua akan merilis resmi hasil yang kami terima dari para mahasiswa," ujar Zulfydar.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada program infrastruktur dan pendidikan menjadi perhatian serius. “Kami menerima aspirasi mahasiswa untuk menjaga agar anggaran infrastruktur dan pendidikan tidak terpotong. Kami akan teruskan ke tingkat lebih tinggi," jelasnya.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui perwakilannya, Mulyadi Tawik, menekankan bahwa tuntutan mahasiswa sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan infrastruktur dan sektor kesehatan yang masih jauh dari memadai.
“Kami berharap tuntutan mahasiswa bisa masuk ke dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang ada. Kami harus bersabar, karena perubahan ini membutuhkan waktu," tuturnya.
Mulyadi juga menambahkan bahwa permasalahan efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. “Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi harus tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar," katanya.
Aksi ini berlangsung damai hingga para mahasiswa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD Kalbar. Mereka berjanji akan terus mengawal perkembangan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
