“Pemerintah juga harus menghitung konsekuensi dari kebijakan ini terhadap anggaran negara. Karena dalam kondisi sekarang, kapasitas fiskal pemerintah sedang menurun,” ujar Faisal.
Tertuang dalam Permen PKP No. 5 Tahun 2025
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Pemerintah menetapkan empat zona penghasilan maksimal MBR berdasarkan lokasi geografis:
Zona 1
(Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)
Baca Juga:Pemprov Kalbar Luncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syarat dan Ketentuannya
Tidak Kawin: Rp8.500.000
Kawin: Rp10.000.000
Zona 2
(Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Bali)
Tidak Kawin: Rp9.000.000
Kawin: Rp11.000.000
Zona 3
(Papua dan wilayah-wilayah pemekaran di sekitarnya)
Tidak Kawin: Rp10.500.000
Kawin: Rp12.000.000
Baca Juga:10 Wisata di Kalimantan Barat yang Cocok Dikunjungi Saat Libur Lebaran
Zona 4
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
