Pulau Gelam: Pasir Kuarsa akan Ditambang, Nelayan Tradisional Terancam

“Daya dukung lingkungan akan turun, penghasilan masyarakan turun karena ada sebagian masyarakat yang menggantungkan penghasilan mereka di situ juga. Daya tangkap akan juga berkurang apa lagi nelayan dari daerah sana itu kalau tidak salah bukan nelayan besar yang berangkat pagi itu sorenya pulang,” terang Arie.

Kendati demikian, Arie berharap pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap peneliti terkait kawasan konservasi, terkhususnya di Pulau Gelam.

“Tentunya kita sangat berharap jika kawasan konservasi ditetapkan, minta kepada pihak terkait segera dibuat stasiun penelitian di sana, sehingga memudahkan dan mengundang peneliti dari seluruh negeri ke situ. Jadi isunya akan lebih kuat,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat Sempat Kawal Penolakan Kehadiran Tambang di Pulau Gelam
Menyinggung soal kehadiran pertambangan pasir kuarsa di Pulau Gelam, Seorang anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, Daniel Johan ternyata sempat mengawal terkait hal tersebut apalagi menyadari bahwa Pulau tersebut memang benar masuk ke kawasan konservasi.

Baca Juga: Nelayan Perempuan Pulau Gelam Paling Terancam Tambang

“Kita sudah kawal masalah ini sejak awal tahun lalu. Harapannya adalah harapan rakyat, harapan nelayan agar kawasan Pulau Gelam tetap utuh, tidak dilakukan ekploitasi hanya karena alasan investasi. Tapi, kita mempertahankannya karena alasan lingkungan, kepentingan masyarakat khususnya nelayan sekitar,” ujar Daniel.

Daniel sendiri mengakui turut bertanya-tanya mengenai siapa pelaku yang mengeluarkan izin pertambangan di kawasan konservasi tersebut. Ia tak segan menuturkan bahwa pelaku harus di proses secara hukum jika kedapatan mengetahui bahwa tambang tersebut akan berdiri secara ilegal.

“Izin tersebut jika memang sudah dikeluarkan makan harus dicabut. Siapa yang mengeluarkan izin? Harus dicari tahu. Jika memang ilegal, maka segera disegel dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Namun meskipun jika ada izin secara legal, Daniel menyebutkan harus ada evaluasi terkait hal tersebut dengan harapan izin dapat segera di cabut dan kawasan Pulau Gelam tetap terjaga dan dilindungi.

Selain itu, kehadiran tambang tersebut ternyata telah sempat diadukan masyarakat sekitar kepada pihak berwajib. Hal ini lantas membuat Daniel berharap pihak berwenang mampu mendengarkan aspirasi rakyat.

Baca Juga: Pulau Gelam Ditambang, Penyu Ikut Terancam Menghilang

“DPR meminta kepada Pemda Provinsi Kalbar terutama Bapak Plt. Gubernur dan Kapolda Kalbar untuk memperhatikan dan mengawal aduan masyarakat tersebut. Kami meminta agar jajaran Polda Kalbar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat,” tambah Daniel.

Daniel sendiri menyadari bahwa kawasan konservasi merupakan ekosistem yang sangat penting bagi nelayan sehingga menegaskan hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

“Bagi kami kawasan konservasi harus dijaga dan dilindungi. Ekosistem di dalamnya tak ternilai harganya. Harus dikawal bersama agar perjuangan nelayan ini berhasil. Tidak hanya di Pulau Gelam, tetapi kawasan konservasi lainya harus diperhatikan jangan sampai kita kecolongan,” tegas Daniel. ***

Baca Juga: Investigasi ini merupakan hasil kolaborasi Pontianak Post, Iniborneo.com, suara.com, RRI Pontianak, Insidepontianak, Mongabay Indonesia dan Project Mulatuli yang didukung oleh Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Yayasan Webe, Hijau Lestari Negeriku, dan Garda Animalia melalui Bela Satwa Project.

Kontributor : Maria